Minggu, 09 Desember 2012

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

A.    Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau dalam terminologi bahasa Inggris lazim disebut “School Based Management” dipahami sebagai salah satu alternatif pilihan formal untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama peningkatan kualitas pendidikan (Abu,I & Duhou, 2002 : 16). MBS ditawarkan sebagai salah satu alternatif jawaban pemberian otonomi daerah di bidang pendidikan, mengingat prinsip dan kecenderungannya yang mengembalikan pengelolaan manajemen sekolah kepada pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui kebutuhan nyata di sekolah. Desentralisasi persekolahan adalah sebuah proses yang komplek dan dapat membawa perubahan-perubahan penting tentang cara sistem persekolahan untuk menciptakan kebijakan, mendapatkan sumber daya, mengeluarkan dana, melatih guru, menyusun kurikulum, dan mengelola sekolah-sekolah setempat (Fiske, E.B. & Drost, S.J. 1998 : 8). Terkait dengan desentralisasi, MBS dikembangkan untuk membangun sekolah yang berkualitas. Konsep desentralisasi model MBS mengacu kepada sekolah swa-manajemen (self-managing school), bukan pada penyelenggaraan sekolah mandiri (self-governing school). Sedangkan Depdiknas merumuskan pengertian MBS sebagai model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
Menurut Tim Pokja SBM Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat (2004:36), MBS adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepala sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, propinsi, kabupaten, dan kota.
MBS menawarkan kebebasan kekuasaan yang besar pada sekolah maupun tetap disertai seperangkat tanggung jawab yang harus dipikul, yaitu sikap “accountability” dengan intensitas yang tinggi dalam menjamin partisipasi sebagai unsur yang berkepentingan dengan sekolah.
MBS dapat diartikan sebagai wujud “reformasi pendidikan”, yang menginginkan adanya perubahan dari kondisi yang lebih baik dengan memberikan kewenangan (otoritas) kepada sekolah untuk memberdayakan dirinya. MBS pada prinsipnya menempatkan kewenangan yang bertumpu kepada sekolah dan masyarakat, menghindarkan format sentralisasi dan birokratisasi yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi manajemen sekolah.
Dengan demikian, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu model pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada institusi sekolah untuk mengatur kehidupan sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan sekolahnya sendiri dengan mengaktifkan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

B.    Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah
Manajemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu upaya pemerintahan untuk mencapai keunggulan masyarakat dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta jati diri bangsa sebagai bangsa yang beragama dan berbudaya. Manajemen berbasis sekolah bertujuan agar otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat atau local stakeholders mempunyai keterlibatan yang tinggi, dan memberikan kerangka dasar bahwa setiap unsur akan dapat berperan dalam meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan kesempatan pendidikan (Fatah N. 2004:12). Hal senada dikemukakan oleh Mulyasa (2005:25) bahwa tujuan manajemen berbasis sekolah (MBS) untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. MBS memberikan peluang kepada guru dan kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan persekolahan menjadi lebih efektif karena adanya partisipasi dan rasa kepemilikan dan keterlibatan yang tinggi dalam membuat keputusan. Dengan demikian rasa kepemilikan mereka terhadap sekolah menjadi lebih tinggi, yang pada gilirannya akan menimbulkan sikap positif dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk dapat meningkatkan kualitas proses dan keluaran pendidikan.
Secara lebih khusus, tujuan manajemen berbasis sekolah memiliki tujuan sebagai berikut :
1.    Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
2.    Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
3.    Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah.
4.    Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan.
5.    Memberdayakan potensi sekolah yang ada agar menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Dengan demikian, MBS merubah sistem pengambilan keputusan dan pengelolaan ke setiap kelompok yang berkepentingan di setiap lokasi penyelenggaraan pendidikan dan diharapkan setiap sekolah dapat melakukan perbaikan mutu yang berkelanjutan dan memiliki kemandirian sehingga dapat lebih akuntabel.

C.    Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah
Keleluasaan sekolah dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi meningkatkan mutu sekolah merupakan karakteristik manajemen berbasis sekolah (MBS). Selanjutnya MBS dapat menjamin partisipasi personel sekolah, orang tua, siswa, dan masyarakat yang lebih luas dalam perumusan-perumusan keputusan tentang pendidikan di sekolah. Dan pada akhirnya dapat mendukung efektivitas dalam mencapai tujuan sekolah. Secara umum, manfaat yang bisa diraih dalam melaksanakan MBS antara lain sebagai berikut.
1.    Sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolah, karena lebih mengetahui peta kekuata, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin dihadapi.
2.    Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input dan output pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembengan dan kebutuhan peserta didik.
3.    Pengambilan keputusan partisipatif yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan sekolah, karena sekolah lebih tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.
4.    Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana masyarakat turut serta mengawasi.
5.    Keterlibatan warga sekolah dalam pengambilan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.
6.    Sekolah, bertanggung jawab tentang mutu pendidikan di sekolahnya kepada pemerintah, orang tua, peserta didik dan masyarakat.
7.    Sekolah dapat bersaing dengan sehat untuk meningkatkan mutu pendidikan.
8.    Sekolah dapat merespon aspirasi masyarakat yang dinamis dengan pendekatan kolaboratif.

D.    Prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah
Pedoman yang digunakan manajemen berbasis sekolah (MBS) untuk mengelola sekolah didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat mendukung ketercapaian tujuan. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurkolis (2005:52-55) bahwa prinsip-prinsip MBS adalah :
1.    Ekuifinalitas (equifinality). Prinsip ini berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. MBS menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi masing-masing, walaupun sekolah yang berbeda dihadapkan masalah yang sama, cara penangannya akan berlainan antara sekolah yang satu dengan yang lain.
2.    Desentralisasi (decentralisation). Prinsip desentralisasi adalah efisiensi dalam pemecahan masalah, bukan menghindari masalah. Desentralisasi pendidikan memberikan peluang yang luas kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah menurut strategi-strategi yang unik dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
3.    Pengelolaan mandiri (self-managing system). Prinsip pengelolaan mandiri memberikan kewenangan sekolah untuk mengelola secara mandiri dengan kebijakan yang telah ditetapkan secara kolaboratif. Dengan demikian, sekolah memiliki otonomi untuk mengembangkan tujuan pengajaran, strategi manajemen, distribusi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan berdasarkan kondisi masing-masing.
4.    Inisiatif manusia (human initiative). Prinsip inisiatif manusia, mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Karena itu potensi sumber daya manusia harus selalu digali, ditemukan, dan kemudian dikembangkan. Lembaga pendidikan harus menggunakan pendekatan human resources development, yang memiliki konotasi dinamis dan menganggap serta memperlakukan manusia di sekolah sebagai aset yang amat penting dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan.
Secara lebih operasional, Depdiknas (2001:6-7) menetapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS), yaitu keterbukaan, kebersamaan, berkelanjutan, menyuluruh, pertanggungjawaban, demokratis, kemandirian, berorientasi pada mutu, pencapaian standar pelayanan minimal, dan pendidikan untuk semua. Prinsip-prinsip dimaksud apabila dapat dipenuhi, maka implementasi manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan di sekolah dengan melibatkan sumber daya sekolah dan masyarakat.

Daftar Pustaka
Abu, Ibtisan & Duhou (2002). School-Based Management. Paris : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. (2003). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Jawa Barat. Bandung : CV. Parahyangan Lestari.
Fiske, E. B. (1998). Decentralization of Education, Politics and Consensus. Washington, D.C: The International Bank for Reconstruction.
Fattah, N. (2004). Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
Mulyasa, E. (2003). Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Dan Implementasi. Bandung : Remaja Rosdakarta.
Nurkolis. (2003). Manajemen Berbasis Sekolah : Teori, Model, dan Aplikasi. Jakarta: PT Grasindo.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar